Perjuangan Hukum yang Berbuah Manis.
Pada tanggal 6 Februari 2023, ruang sidang yang penuh ketegangan akhirnya meledak dalam kelegaan ketika Majelis Hakim membacakan putusan yang menyatakan Pipit Haryanti tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Tangis haru pecah, dan sujud syukur menjadi ungkapan pertama yang dilakukan tim kuasa hukumnya dari MAF Law Office. Putusan ini menjadi bukti bahwa keadilan memang dapat menemukan jalannya.
Kasus yang menjerat Pipit Haryanti berkaitan dengan program Percepatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebuah program sertifikasi tanah yang dicanangkan pemerintah. Sebagai Kepala Desa Lambangsari, Pipit diduga melakukan pungutan liar dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, setelah perjuangan panjang dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa seluruh dana yang dihimpun telah digunakan untuk kepentingan operasional program, bukan untuk keuntungan pribadi.
Tim hukum dari MAF Law Office telah bekerja tanpa lelah untuk membuktikan ketidakbersalahan klien mereka. Sejak awal, mereka melakukan riset, investigasi, dan mengumpulkan saksi-saksi yang meringankan. Bantuan ahli hukum pidana Dr. Septa Chandra, SH., MH., serta ahli hukum agraria Dr. Udin Narsudin, SH., M.Hum., M.Kn., menjadi faktor penting dalam pembelaan. Diskusi dan analisis hukum yang mendalam dilakukan hingga ke aspek teori ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsi negatif, yang akhirnya diadopsi oleh Majelis Hakim sebagai dasar keputusan.
Perjuangan tim hukum tidaklah mudah. Setiap minggu, mereka harus menempuh perjalanan dari Jakarta ke Bandung untuk menghadiri persidangan, bahkan harus bangun pukul 3 atau 4 subuh demi mengejar transportasi. Tak jarang, malam-malam dihabiskan di kantor demi menyusun Nota Pembelaan yang solid. Buku-buku hukum lama dibongkar, yurisprudensi dicari, dan teori-teori hukum dikaji ulang untuk membangun argumen yang kuat.
Hasilnya, seluruh pengorbanan itu terbayar. Majelis Hakim menilai bahwa biaya yang dipungut dalam program PTSL murni digunakan untuk kebutuhan operasional, seperti pengadaan basecamp selama enam bulan, listrik, wifi, alat tulis kantor, dan honor petugas input data. Tidak ada keuntungan pribadi yang diperoleh Pipit Haryanti, sehingga unsur tindak pidana tidak terpenuhi.
Keputusan bebas bagi Pipit Haryanti membawa kelegaan, bukan hanya bagi dirinya dan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat yang mendukungnya. Warga Desa Lambangsari merasa bahwa program PTSL telah membantu mereka memperoleh sertifikat tanah dengan cepat dan efisien. Bahkan, tidak ada satu pun warga yang merasa dirugikan dalam pelaksanaannya.
Kasus ini menjadi pelajaran bahwa sistem hukum harus benar-benar memahami konteks suatu kebijakan sebelum menjatuhkan tuduhan. Putusan ini juga membuktikan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan, asalkan diperjuangkan dengan gigih dan didukung oleh fakta serta argumentasi hukum yang kuat.
Di tengah berbagai tantangan dalam sistem hukum Indonesia, kemenangan ini menjadi sinar harapan bahwa keadilan tetap ada bagi mereka yang memperjuangkannya. Seperti air yang selalu mencari celah untuk mengalir, keadilan akan selalu menemukan jalannya.
